Sosialisasi

Pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 telah terselenggara cukup baik pada Rabu, 9 Desember lalu. Banyak pihak memberikan apresiasi atas kelancaran dan keamanan di tengah kekhawatiran banyak pihak atas pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 dengan kemungkinan banyaknya pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya. Ke depan banyak tantangan dan peluang yang harus dilakukan untuk meraih simpati pemilih.

Demikian catatan pokok dalam Rapat Kordinasi Perencanaan dan Evaluasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Menuju Tahapan Pemilu 2024 KPU Jawa Tengah, Kamis (22/4) melalui media daring. Rakor yang dihadiri 34 Kabupaten/Kota diisi oleh Divisi Sosdiklih KPU RI, Dewa Raka Sandi dan KPU Provinsi Jawa tengah, Diana Ariyanti.

Dipaparkan oleh Divisi Sosdiklih KPU Ri bahwa tingkat partisipasi nasional belum tercapai, namun hal ini tidak menyurutkan KPU untuk menyelenggarakan pemilu. Ini terbukti dari tingkat partisipasi masyarakat pemilihan 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (9 Provinsi ) dengan tingkat partisipasi 69,67%, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ( 224 Kabupaten ) dengan tingkat partisipasi 77,52% dan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ( 37 Kota ) dengan tingkat partisipasi 69.04 %.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diantaranya dengan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Pengembangan Digital Rumah Pintar Pemilu ke Daerah, Rakor dengan KPU Provinsi/Kab/ Kota, Audiensi dengan Kelompok Masyarakat, Sosialisasi via Media dan Dikusi Publik, Rapat dengan Stakeholder terkait, dsb.

Dengan adanya pandemi Covid 19 muncul paradigma baru dalam kegiatan sosialisasi diantaranya melalui media online/ daring dengan melakukan webinar series dengan stakeholder terkait. Selain itu juga memasifkan media sosial, media tv dan radio karena di lihat mampu mengena di seluruh bagian masyarakat dengan cara diretweet/repost/share dengan jangkauan ratusan ribu hingga jutaan pengikut.

Di tengah keberhasilan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, harus diakui ada beberapa evaluasi terkait partisipasi masyarakat, antara lain : adanya beberapa kegiatan sosialisasi yang belum mampu terlaksana karena adanya pembatasan kegiatan terkait pandemi Covid 19, angka penyebaran yang relatif tinggi di beberapa daerah pemilihan. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pemilih menggunakan hak pilihnya karena takut tertular virus Covid 19. Anggaran sosialisasi terpangkas dan terbatas akibat pandemi covid 19. Berubahnya pola sosialisasi dengan menggunakan metode daring / luring yang membutuhkan adaptasi dan dianggap kurang efektif. Beberapa lokasi kegiatan Sosdiklih & Parmas tidak memadai untuk menerapkan protokol kesehatan Covid 19.

Optimalisasi penggunaan website dan media sosial belum yang sepenuhnya dilakukan karena keterbatasan SDM dari sisi jumlah maupun keahlian individu personil di daerah. Juga jaringan infrastruktur komunikasi/ data internet yang belum merata ditiap daerah. Faktor paslon yang berkualitas dan jumlah paslon tidak hanya satu paslon yang sesuai dengan keinginan masyarakat cukup mempengaruhi tingkat parmas di daerah.Tahapan jadwal pemilihan yang sangat padat serta regulasi -regulasi baru yang belum dipahami secara menyeluruh.

Masih banyak pekerjaan rumah KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk bisa dijadikan acuan perbaikan agar pemilihan serentak tahun 2024 bisa berjalan lebih baik. Untuk saat ini KPU RI sedang melakukan evaluasi secara nasional dan dilakukan pendataan secara sistematis sedang dirumuskan dengan membuka masukan dari berbagai stakeholder.

Jawa Tengah merupakan barometer dalam pemilihan serentak 2020 karena selain wilayahnya yang strategis sehingga diharapkan bisa memberikan suasana kondusif. Disini perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan mengingat provinsi sebagai mediator, supervisi dan regulator sementara untuk kabupaten/kota sebagai eksekutor dalam mengimplementasikan kebijakan bersama stakeholder.

Dengan makin dekatnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang diperkirakan tahapan akan dimulai pada tahun 2022 sudah semestinya untuk divisi sosialisasi dan parmas untuk menyuarakan informasi dan data serta sejauhmana kesiapan pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan dengan mensinergikan dengan lembaga Disdukcapil, Dinkes, Satgas covid, dsb. Untuk itu kinerja dari divisi ini akan sangat tinggi karena berkorelasi dengan sebelum dan sesudah tahapan pemilu.

Namun demikian angka partisipasi pada Pemilihan 2020 tetap menjadi catatan dan menjadi motivasi untuk peningkatan partisipasi pada Pemilihan maupun Pemilu berikutnya. Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian bersama pada penyelenggaraan Pemilihan maupun Pemilu berikutnya selain bencana non alam (seperti pandemi Covid-19) adalah kondisi geografis (yang berpengaruh pada lokasi TPS di daerah pelosok), akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terutama bagi pemilih yang telah meninggal dunia (bisa dicoret pada proses pemutakhiran data pemilih) atau pemilih yang merantau (tidak berada di domisili) sehingga tidak bisa datang ke TPS pada hari pemungutan suara, juga peningkatan pemahaman dan adaptasi pemilih atas pengaturan jam kedatangan ke TPS yang sesungguhnya baik bagi pemilih guna menghindari adanya kerumunan atau penumpukan pemilih di TPS. Meski demikian capaian ini tetap patut disyukuri karena hasil kerja keras semua pihak (jajaran penyelenggara, pemerintah, TNI/Polri dan stakeholderterkait). Juga patut diapresiasi mengingat penyelenggaraan Pemilihan 2020 yang tidak mudah karena berjalan di tengah pandemi Covid-19.(hny)