Berita Terkini

KPU Republik Indonesia menyelenggarakan rakor dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi Badan Koordinasi Humas, Selasa (4/5). Acara diikuti oleh 514 kabupaten/ kota dan 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dibuka Ketua KPU RI, Ilham Saputra. Dalam arahannya, Ilham menyampaikan bahwasanya Bakohumas sangat penting perannya dalam sebuah lembaga, karena humas disini menjelaskan kepada publik, siapa, bagaimana kinerja institusi sehingga publik memahami kinerja apa sedang dilakukan oleh sebuah lembaga.
“Humas mempunyai view untuk mengemas seluruh berita / kegiatan yang ada di KPU RI untuk disampaikan pada masyarakat, “ tandasnya. Dengan adanya Bakohumas bisa memaksimalkan fungsi humas, oleh sebab Bakohumas wajib dimiliki oleh setiap lembaga.

Menurut Pramono Ubaid, Anggota KPU RI, “Di era kebutuhan informasi sangat cepat maka peran humas sangat krusial. Dalam konteks kelembagaan KPU, humas bisa dicerminkan dalam dua hal yaitu; yang pertama kesan dari tampilan dan yang kedua kesan dari cara bagaimana berkomunikasi.” Tampilan disini adalah kantor dan tampilan website media sosialnya yang ramah bagi pengaksesnya. Sedangkan cara berkomunikasi adalah bagaimana publik bisa mendapatkan informasi tentang KPU dan Pemilu sehingga akan membuat impresi berbeda dan itu sangat penting.Pencitraan atau kemasan tidak kalah penting di banding dengan substansinya. Inilah peran dari marketing dengan menjual dan mengemas, tugas humas adalah menjual dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat sehingga bisa jadi apa yang kita laksanakan tidak sempurna 100%, tetapi dengan komunikasi yang baik publik bisa mendapatkan gambaran yang baik tentang lembaga ini, tidak hanya menyampaikan tapi juga dengan kemasan yang baik.
Disisi lain menurut Arif Budiman Anggota KPU RI bahwa keberadaan Bakohumas bukanlah sebuah benda mati. Karena itulah perlu adanya sesuatu yang mampu memberikan nyawa pada Bakohumas itu sendiri, dengan sesuatu yang berarti yang bisa disampaikan ke masyarakat.
Akar dari sejarah kehumasan itu sendiri pada prinsipnya ada dua yaitu keterbukaan dan kejujuran, dalam artian mengkomunikasikan apa yang dikerjakan oleh institusi atau persoalan tertentu yang sedang terjadi di masyarakat. Menurutnya, di era digital communication dimana kecepatan media sosial menyampaikan prinsip yang dibangun dari keterbukaan dan kejujuran untuk meningkatkan kepercayaan publik. “Kegiatan kehumasan betul-betul menjadi wadah dimana informasi dua arah two way flow information, dimana pihak luar yang menangkap informasi dan dari dalam menyebarkan informasi, namun kita berada di tengah-tengahnya, sehingga kewajiban kita bagaimana mampu menyerap informasi dari luar dan menyebarkan informasi dari dalam sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan kita mendapatkan apa yang di inginkan dari masyarakat,” imbuh Arif Budiman.
Ada beberapa tantangan Bakohumas untuk menjadi perhatian dan bisa untuk mendapatkan masukan dari berbagi narasumber dan berbagai pihak untuk menjadi bahan perbaikan kedepan, demikian yang disampaikan oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Anggota KPU RI sekaligus Ketua Divisi Sosdiklih. Dalam materinya yang berjudul Tantangan Bakohumas KPU RI Dalam Melawan Disinformasi Terkait Kepemiluan, dimana sistem komunikasi, kepercayaan publik, respon tuntutan publik, memproduksi konten kreatif, tehnologi dan penyiapan SDM menjadi sangat penting. Konsistensi pembuatan konten tidak hanya pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Untuk selanjutnya hal yang dilakukan oleh Bakohumas adalah agar bisa memaksimalkan fungsi Bakohumas dengan baik, dengan komitmen dan upaya konkrit.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Sigit Joyowardono, Plt Kepala Biro Partisipasi dan Humas, Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi KPU RI yang berjudul Peran dan Eksistensi Bakohumas dalam Meningkatkan Kualitas Kehumasan di Lingkungan KPU. Disini ada beberapa point yang disampaikan yaitu tentang visi misi humas, struktur Bakohumas KPU, peran humas dan peran penting Bakohumas dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024 dan strategi Bakohumas KPU. Pada dasarnya kesuksesan pemilu dan tingginya partisipasi masyarakat dipengaruhi dari arus informasi kepemiluan yang baik, positif, lengkap dan transparan untuk dirilis ke publik.
Banyak konten hoax pada saat penyelenggaraan pilkada 2020, itu adalah salah satu faktor kendala dari Bakohumas, selain dari faktor eksternal maupun dari faktor internal demikian yang disampaikan oleh Drs. Bambang Gunawan, M.Si, Plt Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik dalam menyampaikan materinya yang berjudul Birokrasi dan Problematika Bakohumas di Era Digital.
Ada beberapa catatan dan rekomendasi disampaikan oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Direktur Eksekutif NETGRIT, di antaranya rekomendasi analisis digital, rekomendasi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan rekomendasi kinerja. Dua hal yang ditekankan di sini adalah melakukan aktifitas kehumasan yang berhubungan dengan pendaftaran pemilih, pendidikan pemilih dan menciptakan suasana pemilu yang berkualitas dan demokratis. Karena program ini bisa menjawab pertanyaan ketika tidak ada pemilu KPU melakukan apa saja. Meski demikian pada saat pilkada kemarin KPU mendapatkan apresiasi dari bidang kehumasan.
Di sampaikan oleh Endah, dari TVRI Nasional, humas harus di dukung oleh tenaga- tenaga profesional yang menguasai publik speaking karena humas sesungguhnya harus membentuk image sebuah lembaga terutama KPU. Karena ketika masa pilkada KPU menjadi sorotan publik, dan banyak berita hoax yang harus dihadapi oleh KPU. Yang terakhir dalam rakor ini disampaikan catatan rekomendasi yang perlu disiapkan dalam kehumasan yaitu sumber daya manusia, infrastrukur, anggaran, konten, dan kreativitas.(hny)