Beranda Berita KPU AUDIENSI PARTAI DEMOKRAT KE KPU KOTA TEGAL

AUDIENSI PARTAI DEMOKRAT KE KPU KOTA TEGAL

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Selasa (16/3) mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Sumbodro 20 Kota Tegal. Kehadiran jajaran pengurus yang dipimpin Ketuanya, Hendria Priatmana, SE itu untuk menyerahkan dokumen kepengurusan dan menyatakan sikap atas adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara 5 Maret lalu.

Hendria menegaskan hingga saat ini Kepengurusan Partai Demokrat Kota Tegal tetap solid, mendukung kepemimpinan Agus Harimurti  Yudoyono. Sementara KLB yang menghasilkan Kepemimpinan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina dan Jhoni Allen sebagai Sekretaris dinilai sebagai kepengurusan yang abal abal.

Hendria yang disertai dengan jajaran pengurus, mengutip Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dimana dalam pasal 27 dan 28 disebutkan bahwa “Pengambilan keputusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis dan pengambilan keputusan itu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.

Sedang di AD/ART Partai Demokrat, lanjut Hendria mengatakan ada beberapa syarat untuk bisa menyelenggarakan Kongres Luar Biasa. Pertama, KLB diselenggarakan oleh Pengurus DPP. Kedua, KLB harus dihadiri 2/3 pemilik suara Dewan Pimpinan Daerah dan setengah dari Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan tidak boleh diwakilkan. Ketiga, KLB bisa dilaksanakan harus ada permintaan ke Majelis Tinggi Partai.

“Kongres Luar Biasa di Deli Serdang itu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga kami menilai kegiatan di Sumatera Utara itu inkonstitusional. Dan dari Kepengurusan Partai Demokrat di Kota Tegal juga tidak ada yang menghadirinya. Kami solid mendukung AHY”, tandas Hendria.

Selain untuk memberikan penjelasan polemik ditubuh partainya, Hendria juga menyerahkan kembali lampiran dokumen diantaranya fotocopy SK DPP Partai Demokrat, fotocopy SK Pengesahan Perubahan Kepengurusan DPP tahun 2020-2024 beserta AD/ART dan beberapa dokumen penting lainnya ke KPU Kota Tegal.

Menanggapi atas permasalahan yang terjadi dipartai Demokrat, Ketua KPU Kota  Tegal, Elvi Yuniarni menyampaikan turut prihatin dan berharap apa yang terjadi di Partai Demokrat adalah proses pendewasaan sebuah organisasi. Sebagai penyelenggara KPU Kota Tegal hanya bisa memfasilitasi, tentang bagaimana kelanjutan dan siapapun partai yang dianggap legitimate, KPU menyerahkan semuanya pada Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham.(hny)

Berita Terbaru